Jakarta – Wacana penyederhanaan produk bahan bakar minyak (BBM) sesuai ambang batas emisi diperkirakan akan mendongkrak biaya logistik dan pengiriman barang. Pasalnya jika wacana tersebut diterapkan, BBM jenis premium, solar, dan pertalite akan dihapus.
“Jika wacana penyederhanaan BBM itu diterapkan, biaya pengiriman barang lebih mahal. Pelaku usaha logistik bisa menerima karena akan meneruskan biaya yang timbul ke konsumen. Tapi dampak ke masyarakat lebih besar,” ujar Ketua Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara (IPCN) Beni Syarifudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (23/7/2020).
Menurut dia, untuk meminimalisir dampak kebijakan tersebut, IPCN yang menaungi 215 perusahaan logistik dan kargo akan mengusulkan kelonggaran kebijakan atau insentif. “Sektor logistik ini salah satu tulang punggung perekonomian negara. Dibutuhkan relaksasi agar cost logistik bisa lebih murah,” jelasnya.
Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sebelumnya sedang membahas wacana penyederhanaan produk BBM sesuai kesepakatan dunia tentang lingkungan. Seluruh negara berupaya menjaga ambang batas emisi karbon dan polusi udara dengan standar BBM minimal RON 91 dan CN minimal 51. BBM yang dimaksud adalah premium, solar, dan pertalite yang dinilai tidak sesuai standar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Np 20 Tahun 2017.
Meski baru sekadar wacana, Beni menilai, kebijakan itu akan mempengaruhi seluruh sektor, termasuk transportasi dan logistik. Padahal saat ini sektor logistik di Indonesia masih terkendala biaya mahal.
Pengamat ekonomi dari Indef, Nailul Huda menilai wacana penghapusan BBM jenis premium, solar, dan pertalite akan mendorong inflasi sekaligus menggerus daya beli masyarakat secara luas. “Dampak lanjutannya angka kemiskinan dan pengangguran meningkat,” ucapnya.
Huda menerangkan wacana penghapusan BBM jenis premium, solar, dan pertalite untuk saat ini kurang pas di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
Dia mengingatkan agar pemerintah fokus pada upaya penanggulangan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Seluruh sektor, lanjut Huda, pasti akan terpengaruh. “Bagaimana ekonomi bisa pulih dari pandemi Covid-19 dan ancaman resesi jika sektor-sektor strategis seperti transportasi dan logistik dibebani kebijakan yang tidak tepat,” kata dia. (sumber: beritasatu.com)